CONSIDERATIONS TO KNOW ABOUT INTELIJEN INDONESIA

Considerations To Know About intelijen indonesia

Considerations To Know About intelijen indonesia

Blog Article

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan global yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Specialist, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.

Dari ketiga contoh pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tentunya ada pengaruh dari pihak asing baik secara tangible

Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.

Apart from the legal basis regarding the liberty of association and the liberty of expression that provides space for CSO actions, the standing of lawful entities or organizational forms for CSOs are controlled in different legislation. There's two different types of organizational kinds for CSOs, particularly the Association (

Given its history, the Legislation on Societal Businesses has solid controlling facets. According to the regulation, the government may well dissolve a societal Firm that conducts any activities that disturb safety and buy; receives donations from overseas establishments with no The federal government’s consent; or presents guidance to international institutions that may “harm the nation.” On top of that, additional-legal actions, which include kidnappings and torture, focusing on those that actively challenged The federal government put CSOs at fantastic risk. [1] Couple CSOs have been Energetic in the course of that time period.

For study functions, doctrine can be found in guides, papers, or other media for jurist views. Example of notable doctrine is definitely the impression of J. Satrio, whose textbooks, papers, and lectures have been a typical reference for practitioners in the field of civil regulation, and Yahya Harahap, whose writings have been sought as source of clarifications for both equally prison and civil procedural regulation. Even so, it ought to be mentioned that most of the scholarship of J. Satrio and Y. Harahap continues to be revealed both in Dutch or Indonesian, and therefore its accessibility to scientists without the requisite reading through capability in this kind of languages will likely be limited.

The tactic utilised here is historic exploration working with literature sources, for instance articles, publications, along with other readings mendapatkan informasi lebih lanjut in internet. It is actually then concluded the spirit of Sumpah Pemuda needs to be our contemplative products and useful Iesson in order that Reformation era may well achieve achieving national goals said during the Constitution, a Culture that is fair, prosperous, and democratic.

In addition, all customers of the executive board should be people of Indonesia. Associates of The chief board, governing board and supervisory board who're not Indonesian citizens needs to have get the job done and momentary home permits (KITAS or Kartu Izin Tinggal Sementara).

Indonesia’s parliament accredited the firming down of some provisions in an internet legislation that, critics stated, stifled free of charge speech and was utilized to prosecute journalists and activists.

It is not obvious which government overall body is to blame for registering societal companies. Article eight of Law No. seventeen of 2013 on Societal Companies, which specified the registration authorities dependant on the geographical standard of a corporation, was struck down because of the Constitutional Court in December 2014. The federal government has not furnished a Federal government Regulation on this make any difference.

2. In February 2018, House Minister Tjahjo Kumolo voided a regulation geared toward screening study assignments which were deemed to have “negative impacts” over the region in an about-face that came only several hours after he had defended the regulation. Issued on January 17, 2018, House Ministry Regulation No. three/2018 about the analysis info letter (SKP) allowed authorities to evaluate the “probable damaging impacts” of a particular investigation project, a mechanism that resembled the Environmental Effects Evaluation (Amdal) prerequisite for firms which could harm the ecosystem.

Indonesia harus mampu memperkuat intelijen negara guna mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya pendadakan strategis. Intilijen harus mampu menjalankan fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada period reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.

Titik utama yang perlu dilakukan reformasi dalam fungsi intelijen adalah fungsi pengamanan dalam hal ini perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka significant position

Report this page